Kawasan Indonesia Timur (Intim) sering dianggap ladang pendapatan bagi pemerintah. Tanah yang kaya ini memberi tawaran menggiurkan. Tapi, selama bertahun-tahun wilayah Intim selalu dianaktirikan. Kekayaan yang diambil dari perut bumi Intim berbanding terbalik dengan anggaran pembangunan yang dikucurkan.

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Aditya Moha membenarkan hal tersebut. Kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih banyak digelontorkan ke kawasan Barat. Faktor jumlah penduduk selalu dijadikan dalih.

"Melihat ini harus dari sisi subjektif dan objektif. Dari sisi subjektif saya sepakat kalau dibilang kawasan Timur Indonesia banyak hal yang agak tertinggal dibanding dengan kawasan Barat Indonesia," tutur Aditya di ruang kerjanya.

Sebetulnya ini memang dianggap sebagai cita-cita luhur bersama di Timur Indonesia. Dimana ada ide-ide dan gagasan untuk meretas agar spirit kemaritiman itu diangkat. Tujuannya agar dalam skala penentuan indeks pembangunan, laut dapat diukur.

"Tujuannya agar laut bisa masuk dalam rumusan perhitungan untuk torehan anggaran di masing-masing daerah di Timur Indonesia," katanya.

"Di samping ada gagasan-gagasan lain tentang rentang kendali, akses itu sendiri, bagaimana kita menciptakan market, bagaimana investasi itu sendiri subur dan banyak indikator lain. Sehingga kita berpikir kawasan Timur Indonesia sangat potensial untuk dikelola dengan baik," paparnya.

Intinya daerah harus berani menarik perhatian pusat. Meski, saat ini pembangunan infra dan suprastrukur sudah banyak yang berjalan. Termasuk di Bumi Nyiur Melambai.

"Tentu kita berharap agar will pemerintah itu lebih bisa melirik ke kawasan Timur Indonesia yang yang hari ini kita sangat bersyukur di Sulawesi Utara pembangunan dalam skala-skala infra dan suprastruktur itu sudah mulai terasa," katanya.

"Mulai dari jembatan yang sudah diresmikan, kemudian tol Manado-Bitung, belum lagi ada lingkar luar yang akan dibangun dan jalur kereta. Ini adalah salah satu poin pemerintah dalam hal ini Presiden ingin membangun dari sisi Timur Indonesia," sambungnya.

Tapi tentu ini juga harus disambut dengan poin bahwa daerah juga harus siap dengan konsep dan tawaran agar pusat itu melirik daerah dan cita-cita mereka untuk membangun dari sisi Timur Indonesia itu bisa aplikatif.

"Pemerintah daerah harus siap realisasikan konsep. Jangan sampai cuma jual konsep tapi tidak bisa terealisasi," tegasnya.

Sementara dari sisi objektif diakuinya, jika Timur menuntut pemerataan, hampir tidak mungkin terjadi. Karena baru dari ukuran jumlah penduduk saja sudah tidak mungkin seimbang. Kawasan Barat tentu akan jauh lebih banyak.

"Kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk satu Jawa Tengah saja, tidak ada apa-apa dengan seluruh Sulawesi.  Dengan begitu tentu jumlah anggaran untuk pemberdayaan manusianya saja tentu akan berbeda," tandasnya.

Tapi hal itu tidak seharusnya mengurungkan niat daerah Timur untuk berupaya. Yang paling penting masyarakat Sulut dan Timur Indonesia memahami, jika pembagian anggaran didasarkan pada jumlah penduduk, pasti tidak bisa berharap lebih.

"Artinya bukan berarti kita melepas tangan atau menerima begitu saja, tidak.  Tetapi paling tidak kita juga harus tahu kenapa Barat banyak didominasi. Untuk proses pembangunan manusia misalnya, ya memang harus seperti itu karena manusianya lebih banyak," jelasnya.

Yang harus dilakukan adalah, kawasan Timur terlebih Sulut harus siap untuk menerapkan ide dan gagasan untuk menerobos ini. Tidak hanya pair to pair manusia dengan manusia. Tapi manusia dengan manusia secara kualitatif dan berkualitas.

"Melalui apa? melalui akses, melalui keterbukaan informasi, melalui kemajuan teknologi," jelasnya.

Timur Indonesia harus bersikap bukan berarti iri atau menafikan Barat Indonesia, tapi di Timur Indonesia juga akan menawarkan capaian-capaian kegiatan yang intinya bisa menghasilkan manusia yang punya kualitas dalam kaitan untuk menambah tingkat laju pembangunan negara. Contohnya melalui iklim investasi.

"Harus diakui Timur Indonesia kaya sumber daya alamnya. Baik potensi laut dan potensi darat. Ini terobosan yang perlu kita telah bersama. Ini bisa disampaikan langsung ke kepala-kepala daerah. Jadi pertarungannya itu adalah pertarungan konsep itu sendiri," terangnya.

Sehingga dari gagasan subjektif dengan pertimbangan objektif tadi, daerah harus ada pemikiran 'out of the box' dalam kaitan bagaimana cara pemerintah pusat melirik, kawasan Timur Indonesia perlu untuk disentuh.

"Nah saya lihat di Sulawesi Utara di 15 kabupaten kota hari ini sudah mulai ada segmented di masing-masing wilayah. Ini tentu akan menjadi kekuatan kita yang tidak dimiliki daerah lain ini. Yang penting didorong," jelasnya.

Dengan segmentasi itu pemerintah pusat akan diyakinkan, daerah Timur Indonesia punya sesuatu yang sifatnya menumbuhkan dan melahirkan kualifikasi manusia terbaik. Dan daerah itu bisa menciptakan iklim ekonomi yang kuat dan menambah sumber pendapatan negara.

"Intinya di situ pendekatannya adalah pendekatan politik ekonomis yang produktif. Sehingga kita akan berbicara tentang pertimbangan subjektif dan objektif akan diterobos dengan pendekatan-pendekatan politik ekonomis yang produktif," tutupnya. (happy karundeng)

Foto : Aditya Moha

Kucuran APBN Timpang ke Barat Indonesia // sub
Moha : Pemda Harus Ciptakan Kontestasi Gagasan // jdl

Jakarta, ME
Kawasan Indonesia Timur (Intim) sering dianggap ladang pendapatan bagi pemerintah. Tanah yang kaya ini memberi tawaran menggiurkan. Tapi, selama bertahun-tahun wilayah Intim selalu dianaktirikan. Kekayaan yang diambil dari perut bumi Intim berbanding terbalik dengan anggaran pembangunan yang dikucurkan.

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Aditya Moha membenarkan hal tersebut. Kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih banyak digelontorkan ke kawasan Barat. Faktor jumlah penduduk selalu dijadikan dalih.

"Melihat ini harus dari sisi subjektif dan objektif. Dari sisi subjektif saya sepakat kalau dibilang kawasan Timur Indonesia banyak hal yang agak tertinggal dibanding dengan kawasan Barat Indonesia," tutur Aditya di ruang kerjanya.

Sebetulnya ini memang dianggap sebagai cita-cita luhur bersama di Timur Indonesia. Dimana ada ide-ide dan gagasan untuk meretas agar spirit kemaritiman itu diangkat. Tujuannya agar dalam skala penentuan indeks pembangunan, laut dapat diukur.

"Tujuannya agar laut bisa masuk dalam rumusan perhitungan untuk torehan anggaran di masing-masing daerah di Timur Indonesia," katanya.

"Di samping ada gagasan-gagasan lain tentang rentang kendali, akses itu sendiri, bagaimana kita menciptakan market, bagaimana investasi itu sendiri subur dan banyak indikator lain. Sehingga kita berpikir kawasan Timur Indonesia sangat potensial untuk dikelola dengan baik," paparnya.

Intinya daerah harus berani menarik perhatian pusat. Meski, saat ini pembangunan infra dan suprastrukur sudah banyak yang berjalan. Termasuk di Bumi Nyiur Melambai.

"Tentu kita berharap agar will pemerintah itu lebih bisa melirik ke kawasan Timur Indonesia yang yang hari ini kita sangat bersyukur di Sulawesi Utara pembangunan dalam skala-skala infra dan suprastruktur itu sudah mulai terasa," katanya.

"Mulai dari jembatan yang sudah diresmikan, kemudian tol Manado-Bitung, belum lagi ada lingkar luar yang akan dibangun dan jalur kereta. Ini adalah salah satu poin pemerintah dalam hal ini Presiden ingin membangun dari sisi Timur Indonesia," sambungnya.

Tapi tentu ini juga harus disambut dengan poin bahwa daerah juga harus siap dengan konsep dan tawaran agar pusat itu melirik daerah dan cita-cita mereka untuk membangun dari sisi Timur Indonesia itu bisa aplikatif.

"Pemerintah daerah harus siap realisasikan konsep. Jangan sampai cuma jual konsep tapi tidak bisa terealisasi," tegasnya.

Sementara dari sisi objektif diakuinya, jika Timur menuntut pemerataan, hampir tidak mungkin terjadi. Karena baru dari ukuran jumlah penduduk saja sudah tidak mungkin seimbang. Kawasan Barat tentu akan jauh lebih banyak.

"Kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk satu Jawa Tengah saja, tidak ada apa-apa dengan seluruh Sulawesi.  Dengan begitu tentu jumlah anggaran untuk pemberdayaan manusianya saja tentu akan berbeda," tandasnya.

Tapi hal itu tidak seharusnya mengurungkan niat daerah Timur untuk berupaya. Yang paling penting masyarakat Sulut dan Timur Indonesia memahami, jika pembagian anggaran didasarkan pada jumlah penduduk, pasti tidak bisa berharap lebih.

"Artinya bukan berarti kita melepas tangan atau menerima begitu saja, tidak.  Tetapi paling tidak kita juga harus tahu kenapa Barat banyak didominasi. Untuk proses pembangunan manusia misalnya, ya memang harus seperti itu karena manusianya lebih banyak," jelasnya.

Yang harus dilakukan adalah, kawasan Timur terlebih Sulut harus siap untuk menerapkan ide dan gagasan untuk menerobos ini. Tidak hanya pair to pair manusia dengan manusia. Tapi manusia dengan manusia secara kualitatif dan berkualitas.

"Melalui apa? melalui akses, melalui keterbukaan informasi, melalui kemajuan teknologi," jelasnya.

Timur Indonesia harus bersikap bukan berarti iri atau menafikan Barat Indonesia, tapi di Timur Indonesia juga akan menawarkan capaian-capaian kegiatan yang intinya bisa menghasilkan manusia yang punya kualitas dalam kaitan untuk menambah tingkat laju pembangunan negara. Contohnya melalui iklim investasi.

"Harus diakui Timur Indonesia kaya sumber daya alamnya. Baik potensi laut dan potensi darat. Ini terobosan yang perlu kita telah bersama. Ini bisa disampaikan langsung ke kepala-kepala daerah. Jadi pertarungannya itu adalah pertarungan konsep itu sendiri," terangnya.

Sehingga dari gagasan subjektif dengan pertimbangan objektif tadi, daerah harus ada pemikiran 'out of the box' dalam kaitan bagaimana cara pemerintah pusat melirik, kawasan Timur Indonesia perlu untuk disentuh.

"Nah saya lihat di Sulawesi Utara di 15 kabupaten kota hari ini sudah mulai ada segmented di masing-masing wilayah. Ini tentu akan menjadi kekuatan kita yang tidak dimiliki daerah lain ini. Yang penting didorong," jelasnya.

Dengan segmentasi itu pemerintah pusat akan diyakinkan, daerah Timur Indonesia punya sesuatu yang sifatnya menumbuhkan dan melahirkan kualifikasi manusia terbaik. Dan daerah itu bisa menciptakan iklim ekonomi yang kuat dan menambah sumber pendapatan negara.

"Intinya di situ pendekatannya adalah pendekatan politik ekonomis yang produktif. Sehingga kita akan berbicara tentang pertimbangan subjektif dan objektif akan diterobos dengan pendekatan-pendekatan politik ekonomis yang produktif," tutupnya. (happy karundeng)