Kawanan Sapi Liar di Kotabunan Barat ‘Bekeng Soe’, Pemdes Siap Ambil Langkah Tegas


Kawanan sapi yang berkeliaran di Desa Kotabunan Barat, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), “bekeng soe”. Keberadaan hewan-hewan ini tidak hanya mengganggu kelancaran arus lalu lintas, tetapi juga membahayakan keselamatan pengendara.

Selain meresahkan masyarakat, sapi-sapi tersebut, yang diduga sengaja dilepas dan dibiarkan oleh pemiliknya, juga dapat merusak tanaman yang berdampak pada ketahanan pangan lokal.

Program-program Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Kotabunan Barat untuk memperkuat ketahanan pangan, terhambat oleh keberadaan binatang tersebut.

Hal ini disampaikan Penjabat Sementara (Pjs) Sangadi (Kepala Desa, red) Kotabunan Barat, Idris Paputungan, saat di temui jurnalis ManadoXpress, Senin (10/2/2025).

“Hari ini, program-program presiden untuk ketahanan pangan di Desa Kotabunan Barat sangat terkendala dengan sapi-sapi yang berkeliaran," tegas Paputungan.

Kata Sangadi, sapi-sapi tersebut ternyata bukan milik masyarakat Kotabunan Barat, melainkan berasal dari masyarakat desa-desa lain. Oleh karena itu, ia meminta perhatian secara menyeluruh dari seluruh stakeholder yang ada, baik di Kotabunan Bersatu maupun Bulawan Bersatu, agar program presiden tentang ketahanan pangan dapat terwujud.

“Apapun yang kita lakukan, jika ternak-ternak ini terus berkeliaran, segala usaha di bidang pertanian akan sangat rentan dirusak oleh hewan-hewan tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk segera ada peraturan bersama. Jika peraturan bersama sulit dibuat, mungkin bisa langsung dibuat peraturan bupati atau peraturan kapolres terkait penanganan hewan-hewan yang berkeliaran, yang dapat menghambat program ketahanan pangan di Desa Kotabunan Barat,” ujarnya.

Mantan Camat Tutuyan dan Kotabunan ini memastikan, Pemdes akan mengambil langkah tegas untuk menindak hewan-hewan tersebut.

“Kami akan berkoordinasi dengan pihak keamanan, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten untuk mengatasi hal ini,” tandasnya. (Gazali Ligawa)



Sponsors

Sponsors