TONDANO, ME : Sejumlah suru dan pegawai Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Sonder pada Rabu (11/06/2014) mendatangi gedung DPRD Minahasa untuk menyatakan sikapnya menolak kepemimpinan Kepala Sekolah SMPN 1 Sonder. Pernyataan sikap ini disampaikan secara tertulis dalam hearing antara pihak sekolah bersama Komisi 2 DPRD Minahasa dan pihak Dikpora Minahasa.

“Kami datang kesini untuk menyampaikan keluhan kami atas sikap kepala sekolah yang terkesan arogan dan tidak pernah transparan soal anggaran sekolah. Bahkan kami menduga, pengelolaan anggaran yang tidak transparan ini dikarenakan telah terjadi penyimpangan dana yang dilakukan oleh kepala sekolah tersebut,” ujar Noldy Palit Spd, salah seorang guru yang hadir dalam hearing tersebut.

Tak hanya itu, mereka juga mengeluhkan gaji guru honorer yang tak kunjung dibayarkan. Kepada wartawan, salah seorang guru honorer yang mengaku belum menerima gaji honor sejak bulan Januari 2014. Padahal gaji honornya tergolong kecil yaitu hanya digaji Rp 7.500 per jam dan bekerja selama 20 jam perminggu.

“Pembayaran gaji honor saya seperti di tahan-tahan. Saya sudah berulangkali menanyakan soal pembayaran tersebut kepada bendahara. Namun katanya masih harus menunggu perintah dari kepala sekolah. Padahal dananya sudah lama ada,” keluhnya.

Merekapun berharap, pihak DPRD Minahasa dapat menindak-lanjuti aspirasi mereka serta memberikan rekomendasi kepada Bupati agar oknum kepala sekolah tersebut segera dicopot dari jabatannya. “Kami harap keluhan kami ini bisa ditindak-lanjuti dan disampaikan kepada pak Bupati. Selain itu kami juga meminta pihak Dikpora untuk mengaudit semua anggaran yang telah mengalir ke pihak sekolah. Karena bisa saja sudah ada banyak dana pemerintah yang telah diselewengkan,” imbuhnya.

Saat dikonfirmasi terkait tudingan tersebut, oknum kepala sekolah tersebut membantah terkait tuduhan yang disampaikan kepadanya soal tidak transparannya pengelolaan anggaran. Apalagi menurut dia, sejumlah guru sudah pernah menerima dana tersebut. “Kalau soal tidak transparan itu tidak benar. Buktinya semua guru telah menerima dana tersebut,” ujarnya.

Saat ditanyakan soal gaji honor yang belum dibayarkan, dirinya mengatakan bahwa memang ada sedikit keterlambatan dalam pembayaran gaji kepada seorang guru honorer. “Disekolah kami ada tiga guru honorer. Yang dua gajinya sudah dibayarkan tinggal seorang guru honorer yang gajinya belum terbayar karena bendahara ada urusan,” ungkapnya.

Dirinya pun akan menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada pihak Dikpora Minahasa untuk ditinjau sebagaimana mestinya. “Kalau soal menduga-duga saja itu soal biasa. Namun untuk kebenaran tuduhan tersebut saya serahkan saja semuanya ke pihak dinas Dikpora untuk mengkajinya,” pungkasnya.

Sementara Kepala Dikpora Minahasa, Drs Jemmy Maramis, yang juga hadir dalam hearing tersebut kepada wartawan menyatakan akan menindak-lanjuti dengan menurunkan tim ke sekolah tersebut untuk mengecek administrasi keuangan sebagaimana yang dilaporkan para guru.

“Apabila dalam peninjauan tersebut memang terbukti ada penyelewengan anggaran sebagaimana yang telah dituduhkan, maka kami akan melaporkan hal tersebut kepada pak Bupati. Karena soal pergantian itu kewenangan kepala daerah, bukan kewenangan kami,” terang Maramis.

Tercatat ada 10 poin dalam surat pernyataan sikap tersebut yang dijadikan alasan oleh sejumlah guru dan pegawai sekolah untuk menolak kepemimpinan kepala sekolah.(Jeksen Kewas)