Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman, Rabu 14 Januari 2015. Komjen Budi Gunawan merupakan calon tunggal Kapolri yang diusung Presiden Joko Widodo.

Penetapan ini mendapat reaksi keras dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat, salah satunya Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). 

Direktur ICJR, Supriyadi Widodo Eddyono, menilai dengan terpilihnya Komjen Budi Gunawan, semakin tidak menguntungkan bagi pemberantasan korupsi yang sedang gencar dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"ICJR menyerukan agar Presiden Jokowi menolak persetujuan DPR ini, dengan membatalkan persetujuan DPR menggunakan prerogatifnya," ancam Supriyadi.

Supriyadi melihat, langkah Presiden Jokowi sangat lambat. Seharusnya, kata dia, begitu KPK telah menetapkan Komjen Budi sebagai tersangka, Jokowi langsung menarik kembali nama calonnya dari DPR.

"Jika Jokowi masih bersikap lamban, dan bahkan melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri dengan mengelurkan Keppres, maka ICJR dan beberapa organisasi lainnya sebagai barisan masyarakat sipil, akan siap menggugat keputusan Jokowi dengan upaya hukum yang tersedia," ujar Supriyadi.

Komisi III DPR menyetujui surat Presiden Jokowi yang menunjuk Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Secara aklamasi, seluruh anggota Komisi III menerima Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman.

"Menyetujui surat Presiden dengan musyawarah mufakat. Setuju semuanya secara aklamasi mengangkat Saudara Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisin RI sekaligus memberhentikan Jenderal Sutarman," ujar Ketua Komisi III DPR, Azis Syamsudin, saat membacakan keputusan di Gedung DPR, Jakarta.

Nama Komjen Budi Gunawan akan disampaikan pada Paripurna DPR, Kamis besok, 15 Januari 2015. "Kita memberikan kesempatan Kapolri terpilih dibacakan di Paripurna besok. Semoga sehat walafiat beliau," kata politisi Partai Golkar itu. (viv)