Bola panas konflik internal Partai Golkar, kini bergulir liar. Bukan hanya membakar kedua kubu yang berselisih. Dugaan pelemahan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mulai terendus. Bahkan, konflik ini dinilai sengaja dibakar oleh orang-orang dekat Jokowi, untuk menjatuhkannya. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), disinyalir jadi alat untuk mencapai tujuan itu.

Hal ini disampaikan Juru bicara Solidaritas Masyarakat Pro Jokowi, Lubis Pandaopotan. Menurutnya, sikap Menkumham yang mengakui Golkar kubu Agung Laksono, bukan semata sebagai upaya melanggengkan kekuasaan PDI Perjuangan di pemerintahan. Tapi juga membatasi gerak politik dan kekuasaan Presiden Jokowi.

"Ini seolah menegaskan bahwa Jokowi tidak memiliki posisi kuat di PDIP dan hanya petugas partai. Keputusan Menkumham mengakui Golkar Ancol, sarat dengan kepentingan Jusuf Kalla untuk mendapatkan posisi politik yang kuat di KIH untuk memperkuat posisi tawar terhadap Jokowi saat mengambil kebijakan yang tidak sejalan dengan JK," ulas Lubis dalam keterangan Persnya, Rabu (18/3).

Tak hanya itu Lubis mengaku mencium aroma lain. Ia menduga adanya sebuah rencana besar JK, Megawati dan Surya Paloh untuk memakzulkan Jokowi dengan menguasai Golkar dan PPP. Untuk melenggangkan rencana itu digunakan tangan kader PDIP yang kini memimpin Kemenkumham, Yassona Laoly.

"Kader Golkar harus melawan. Ini sengaja dibuat agar Golkar menciut dan bisa berimbas pada elektabilitas di Pemilukada," ujarnya.

Sementara MenkumHAM, Yassona Laoly, memilih tidak berkomentar banyak. Baik soal indikasi tersebut maupun soal berkas susunan pengurus baru yang diajukan Partai Golkar kubu Agung Laksono ke kantornya.

"Kan berkasnya baru masuk. Jadi keputusannya nanti ya," singkat Yasonna singkat saat ditemui awak media di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Sedangkan, Wasekjen DPP Golkar Munas Ancol, Poepimda Hidayatullah, menghimbau agar perseteruan ini tidak berlanjut. Menurutnya, keputusan Mahkamah Partai telah memberikan jalan terbaik sehingga tidak terjadi kebuntuan politik di tubuh Golkar.

"Sekarang saatnya berbenah diri agar semakin kuat," imbau Poempida lewat kererangan tertulisnya.

Ia berharap agar kubu Munas Bali bisa bersama-sama membangun partai berlambang pohon beringin ini. Apalagi, Ketua Umum DPP Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono dengan tangan terbuka sudah mengakomodasi loyalis Aburizal Bakrie dalam kepengurusan yang sudah diserahkan ke Kemenkumham pagi tadi untuk disahkan.

"Sikap itu patut diapresiasi. Langkah Ketum jelas menunjukkan bahwa dia ingin menciptakan suasana keterbukaan di Partai Golkar yang memang merupakan partai terbuka," ujarnya.

Sebelumnya, politisi DPP Partai Golkar versi Munas Ancol, Leo Nababan, mengaku pihaknya sudah memasukan daftar refusi kepengurusan Partai Golkar ke Kemenkumham. Sejumlah nama diantaranya adalah kader versi Munas Bali. Leo mengungkapkan, jumlah anggota kepengurusan DPP Partai Golkar yang sekarang memang terjadi pembengkakan.

"Sudah digabung dan ini membengkak. Ada 377 pengurus dengan wakil ketua umum dan sekretaris jenderal tetap," tutup Leo. (happy karundeng)