Setelah 13 kementerian baru dan kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur ditetapkan melalui Peraturan Presiden, kini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah focus melakukan analisis dan evaluasi struktur organisasi pada 21 kementerian lainnya.

“Saat ini kita tengah menganalisis secara simultan 21 kementerian yang lain, menyangkut penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Kementerian serta membahas penataan unit eselon II ke bawah,” ujar Deputi Kelembagaan dan Tatalaksana Kementerian PANRB Rini Widyantini di Jakarta, Rabu (18/03).

Rini menjelaskan, 13 kementerian yang sudah terbit Perpresnya adalah Kemenko Maritim, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kemenko Perekonomian, Kemendagri, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Kementerian Ristek dan Dikti, Kementerian Dikbud, Kementerian PUPR, Kementerian LH Hut, Kementerian ATR/BPN, Kemenaker, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Sekretariat Negara.

Dari 13 kementerian itu, Kemenko Maritim dan Kementerian Pariwisata telah selesai melakukan penataan unit eselon II ke bawah, serta telah mendapat persetujuan Menteri PANRB. Sedangkan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi sedang disiapkan konsep persetujuan Kementerian PANRB.

Tujuh kementerian lainnya, yakni Kemenko Perekonomian, Kementerian PUPR, Setneg, Dikbud, Kemendagri, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah dalam proses finalisasi penataan pada unit eselon II ke bawah. Sedangkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah menyampaikan usulan.

“Masih ada tiga 3 kementerian, yakni Kemenko PMK, Kementerian Ristek dan Dikti, serta Kementerian ATR.BPN belum mengajukan usulan penataan eselon II ke bawah,” imbuh Rini.

Rini Widyantini juga mengungkapkan, selain 13 kementerian di atas, saat ini pihaknya telah menyampaikan draf Rancangan Perpres kepada Presiden untuk 5 kementerian, yakni Kementerian Keuangan, Perindustrian, Kesehatan, Perhubungan, dan Kementerian BUMN. Ada yang disampaikan tanggal 20 Februari, 24 Februari, dan 10 Maret.

Sementara itu, masih ada 13 kementerian yang rancangan Perpresnya masih dalam proses yaitu Kemenko Polhukam, Pertanian, Kumham, Kemeso, Agama, Kemenpora, Koperasi, Kemen. PPA, PANRB, Kemendag, Kominfo, Kemenlu, dan Kementerian ESDM. Namun masih ada tiga Kementerian yang belum mengusulkan rancangan Perpres, yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian PPN/Bappenas.

“Tiga kementerian tersebut masih dalam proses pembahasan internal di Kementerian masing-masing,” imbuh Rini. (happy karundeng)

Perpres pembentukan 13 kementerian :