Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Sulut Nico Lonteng meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mememeriksa 5 Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa Selatan (Minsel). Hal ini disampaikan Lonteng saat melakukan unjuk rasa di Kantor KPU Minsel, Senin (24/8).

"Kami minta KPK periksa seluruh komisioner KPU yang ada. Karena ada indikasi terjadi kongkalingkong di dalam Pilkada ini," koar Lonteng saat orasi.

"Saya hanya mengingatkan masyarakat Minsel, jangan hanya karena 5 komsioner KPU ini, masyarakat Minsel akan menderita 5 tahun kedepan," sambung Lonteng.

Dia menuding ini merupakan kelakuan-kelakuan busuk yang dilakukan oleh komisioner KPU. Dia juga yakin bahwa masyarakat Minsel akan mengutuk keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

"Kami minta kepada komosioner KPU agar dapat menerima perwakilan kami untuk melakukan dialog. Jangan tutup-tutupi karena sejak kalian menerima pendaftaran tanggal 26 sampai 28 Juli lalu dan 1 sampai 3 Agustus tidak ada konfrensi pers terbuka di depan masyarakat," ungkapnya.

Namun sampai selesai unjuk rasa upaya untuk bertemu dengan para komisioner KPU tidak terlaksana. Dari KPU sendiri tidak memberi waktu bagi para perwakilan unjuk rasa untuk melakukan dialog karena sedang mempersiapkan pengumuman penetapan Cabup dan Cawabup. (jerry sumarauw)