Tugas jabatan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Minahasa untuk sementara waktu diisi dengan pelaksana tugas (Plt). Kebijakan ini menyusul dinonjobkannya oknum Kepala Dinas AKD alias Ar karena terjerat masalah hukum.

AKD ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Amurang, terkait kasus hukum yang membelit dirinya, saat bertugas di instansi serupa di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), beberapa waktu lalu.

Bupati Minahasa, Drs Jantje Wowiling Sajow MSi (JWS), ketika dikonfirmasi Media Sulut, Selasa (8/9) kemarin, membenarkan hal tersebut.
Menurut JWS, yang bersangkutan sampai saat ini masih menjadi Kadis, namun saat ini tugas harian pada jabatan Kepala di Dinas Perikanan dan Kelautan

Minahasa tersebut untuk sementara waktu diisi Plt oleh Asisten II Setdakab Minahasa Bidang Administrasi Pembangunan, DR Wilford Siagian SH.

“Kita tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Namun, untuk memudahkan proses hukum yang sementara dijalani AKD, maka untuk sementara waktu beliau harus berkonsentrasi dengan masalah hukum yang dijalani. Untuk tugasnya diisi dengan Plt, sambil menunggu keputusan hukum tetap (inkra, red) terkait kasus hukum yang dialami AKD. Bila dirinya kemudian terbukti tak bersalah maka jabatannya akan dikembalikan,” ujar JWS.

Disinggung peran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa terkait kasus hukum yang sedang dijalani AKD, JWS menuturkan bila pihaknya tetap memberikan bantuan hukum berupa penasehat hukum atau pengacara.

“Pemkab Minahasa memiliki penasehat hukum yakni Yuddy Rombot SH, yang saat ini sementara mendampinginya, jadi kita tetap bantu memberikan pengacara,” ujar Bupati JWS.

Informasi diperoleh, AKD terlibat kasus dugaan korupsi bantuan kapal nelayan KM Cakalang. Proyek yang bersumber dari dana APBN tahun 2011, senilai Rp 1,4 Miliar, yang disalurkan kepada kelompok nelayan tersebut diduga fiktif. Disinyalir ada manipulasi proposal, saat dirinya menjabat Kadis Kelautan dan Perikanan di Minahasa Selatan beberapa waktu lalu. (revel maliangkay/media sulut)